Penanaman Modal Di Indonesia/ Dalam Negeri

Kegiatan investasi tidak hanya dapat memberikan keuntungan bagi investor namun juga bagi usaha yang dijadikan sebagai tempat investasi. Baik penanaman modal di dalam negeri ataupun penanaman modal luar negeri atau asing, dibutuhkan untuk membantu berbagai sektor di Indonesia. Penanaman modal diatur dalam UU No. 25 Th 2007 dan modal yang telah masuk tersebut akan di dikelola dan diarahkan oleh BKPM selaku pihak yang bertugas untuk menjembatani antara investor dengan pemerintah untuk menyalurkan modal tersebut.

PMDN dilakukan oleh penanam modal yang berasal dari dalam negeri dengan mempergunakan modal dalam negeri. Investor dalam negeri dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha negeri ataupun pemerintah di wilayah RI. Kegiatan investasi tersebut dilakukan di sektor usaha yang terbuka bagi penanaman modal serta batas dari kepemilikan modal negeri atas suatu bidang perusahaan diatur dalam peraturan yang diatur dalam PerPres No. 36 Th 2010.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal di dalam negeri, yaitu:

• Potensi serta karakteristik dari suatu daerah.
• Budaya masyarakat yang ada di tempat tersebut.
• Pemanfaatan era otonomi daerah dengan cara yang proporsional.
• Peta dari politik daerah dan nasional.
• Kecermatan dari pemerintah daerah untuk dapat menentukan kebijakan lokal serta peraturan daerah yang menciptakan suatu iklim yang kondusif untuk dunia bisnis dan investasi.

Untuk dapat melakukan penanaman modal, terdapat syarat yang harus diperhatikan. Syarat PMDN yaitu:

• Permodalan harus menggunakan modal yang merupakan kekayaan dari masyarakat Indonesia baik langsung atau tidak langsung yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 1968.
• Pelaku investasi adalah negara dan swasta (perorangan ataupun badan hukum yang didirikan berdasarkan pada hukum di Indonesia).
• Bidang usaha yang dapat di investasi adalah bidang yang terbuka bagi swasta yang dipelopori, dibina ataupun dirintis oleh pemerintah.
• Perizinan dan perpajakan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Perizinan tersebut termasuk izin usaha, lokasi, perairan, pertanahan, eksplorasi, hak khusus serta yang lainnya.
• Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia kecuali untuk jabatan tertentu yang belum dapat diisi tenaga dari Indonesia dan harus mematuhi UU ketenagakerjaan.

Dalam penanaman modal dalam negeri, terdapat tata cara ataupun pihak yang bersangkutan yaitu:

• Berdasarkan pada Keppres No. 29 th 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal baik PMDN ataupun PMA dengan sistem pelayanan 1 atap.
• BPKM selaku instansi pemerintah yang menangani investasi PMDN ataupun PMA.
• Pelayanan persetujuan, perizinan serta fasilitas dari penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM berdasarkan pada pelimpahan kewenangan dari menteri ataupun kepala lembaga non departemen.
• Gubernur/bupati/walikota.
• Kepala BKPM untuk koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.
• Instansi yang membidangi usaha penanaman modal untuk penerimaan persetujuan, perizinan serta fasilitas penanaman modal oleh BKPM.

Leave a Reply